Surabaya, suarajatimonline– Guna memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Abdul Ghoni Muklas Ni’am, kembali menyoroti urgensi penerapan program wajib belajar 14 tahun. Ia menekankan bahwa kebijakan ini harus menjadi prioritas strategis dalam pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga pekerja sektor industri.
Menurut Ghoni, anak-anak buruh atau pekerja pabrik kerap kali menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor ekonomi dan keterbatasan akses menjadi kendala utama. Oleh karena itu, ia menilai, perlu ada intervensi khusus dari pemerintah kota agar program wajib belajar tidak sekadar berhenti di tingkat menengah pertama.
“Pendidikan menengah atas harus menjadi hak semua anak, termasuk mereka yang berasal dari keluarga pekerja sektor informal maupun industri. Pemerintah wajib hadir untuk memastikan hal itu,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa program wajib belajar 14 tahun, yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK, merupakan pondasi penting untuk menyiapkan generasi muda yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia kerja modern.
Ghoni juga mendorong adanya kolaborasi antara Dinas Pendidikan, dunia usaha, dan lembaga sosial agar anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah bisa difasilitasi baik melalui beasiswa, program afirmasi, maupun penyediaan sarana belajar yang memadai.
“Kita harus pastikan tidak ada anak Surabaya yang putus sekolah hanya karena faktor biaya atau kondisi sosial ekonomi orang tua,” tegasnya.
Komitmen ini sejalan dengan visi Kota Surabaya yang ingin menjadi kota layak anak dan ramah pendidikan. Pemerataan kesempatan belajar akan membuka peluang lebih besar bagi terciptanya SDM unggul di masa depan, khususnya di tengah persaingan global dan tuntutan industri 4.0. (Red.R)
0 Comments