Kabupaten Kediri ,suarajatimonline – Terdapat dugaan ketidaktepatan dalam pengelolaan dana yang seharusnya dialokasikan melalui Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), namun malah disalurkan langsung kepada KONI Kabupaten Kediri. Dugaan ini menimbulkan pertanyaan besar terkait proses pengelolaan dana olahraga yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Kediri dan KONI, yang diduga tidak sesuai prosedur yang berlaku.
Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kediri Raya menyatakan keprihatinannya atas situasi ini. Pada Rabu, 5 Februari 2025, mereka mengadakan pertemuan dengan pihak KONI Kabupaten Kediri untuk mencari penjelasan mengenai pengelolaan dana tersebut. Namun, pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil yang memadai karena hanya ditemui oleh Humas KONI, Bapak Bimo, sementara Ketua KONI tidak hadir karena sibuk mempersiapkan pertandingan atlet Porprov. Tanpa hadirnya pihak Persedikab, audiensi pun tidak menemukan titik temu.
Siti Isminah, perwakilan LSM Srikandi, menegaskan kekecewaannya terhadap pengelolaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun sepak bola Kabupaten Kediri. Ia mengkritik penggunaan dana yang mencapai Rp 3 miliar tersebut, yang menurutnya tidak memberikan dampak signifikan terhadap prestasi Persedikab. Jika masalah ini tidak segera dijelaskan, ia mengancam akan menggelar aksi damai.
Dentama, manajer Persedikab, melalui percakapan WhatsApp, mengakui bahwa tim mengalami penurunan performa yang signifikan. Ia juga mengonfirmasi adanya kekeliruan dalam pengelolaan anggaran yang telah diterima, yang seharusnya dapat digunakan untuk mendongkrak prestasi tim.
Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan untuk Persedikab Kediri tidak digunakan secara efisien. Meskipun tim berlaga di Liga 4 sepak bola nasional, hasil yang dicapai tidak mencerminkan besarnya dana yang telah digelontorkan.
Beberapa anggota LSM dan media mencoba mendatangi kantor Persedikab Kediri untuk meminta klarifikasi, namun kantor tersebut dalam keadaan tutup, dan mereka hanya bertemu dengan penjaga yang tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut.
Tuntutan untuk segera adanya klarifikasi mengenai penggunaan dana ini semakin menguat. Berbagai pihak mendesak Pemerintah Kabupaten Kediri untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran olahraga agar transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga dengan baik.(Red.C)
0 Comments