Wamenaker Ungkap Kondisi Terkini Sritex, Berikut Penjelasannya

Jakarta, suarajatimonline – PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan tekstil raksasa Indonesia, kini menghadapi krisis setelah terjerat masalah kepailitan. Saat ini, sekitar 2.500 pekerja dirumahkan akibat kurangnya bahan baku untuk produksi. Namun, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dalam kunjungannya ke pabrik Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Jumat (15/11), Wamenaker menegaskan bahwa perusahaan tidak memberhentikan pekerja secara permanen, melainkan hanya merumahkan mereka. "Langkah Sritex merumahkan pekerja disebabkan oleh kurangnya bahan baku, bukan PHK. Perbedaan definisi ini penting agar masyarakat tidak salah paham," ujar Noel, sapaan akrab Wamenaker.

Menurutnya, apabila nantinya Sritex harus melaksanakan PHK, maka seluruh proses akan mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, dan hak-hak pekerja akan tetap terlindungi.

Sementara itu, Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, mengungkapkan bahwa perusahaan hanya memiliki bahan baku yang cukup untuk menopang operasional selama tiga pekan ke depan. Ia menegaskan, meskipun mengalami masalah administrasi yang menghambat distribusi bahan baku, Sritex tidak melakukan PHK.

"2.500 karyawan yang dirumahkan tetap menerima gaji, namun jika tidak ada keputusan dari kurator dan hakim pengawas untuk melanjutkan operasi, PHK menjadi kemungkinan yang harus dihadapi," kata Iwan di Jakarta, Rabu (13/11).

Kekurangan bahan baku ini diperburuk oleh masalah administrasi terkait izin dari kurator dan hakim pengawas, yang menyebabkan perusahaan tidak bisa menerima barang atau bahan baku baru. Selain itu, rekening bank Sritex juga diblokir, semakin memperburuk situasi keuangan perusahaan.

Iwan menyatakan bahwa apabila tidak ada keputusan yang segera diambil, jumlah pekerja yang dirumahkan kemungkinan akan meningkat, dan Sritex berisiko menghadapi ancaman PHK. "Kami membutuhkan keputusan yang cepat dari kurator dan hakim pengawas untuk memastikan kelangsungan usaha," ujarnya. (Red.D)